TIMES MAROS, JAKARTA – Kepala Badan Pengelola Haji (BP Haji), Mochammad Irfan Yusuf, memberikan apresiasi atas berbagai kebijakan baru yang diambil Pemerintah Arab Saudi dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 1446 H/2025 M.

Menurutnya, upaya Arab Saudi untuk menciptakan pelaksanaan haji yang lebih tertib, aman, dan nyaman, patut dihargai, termasuk untuk jamaah asal Indonesia.

“Tahun ini saya melihat keseriusan Arab Saudi dalam membenahi tata kelola haji. Meski beberapa aturan terasa ketat dan mungkin tidak menyenangkan bagi sebagian orang, kami menilai ini sebagai langkah positif,” ujar Irfan Yusuf, yang akrab disapa Gus Irfan, saat berada di Jeddah, Minggu (1/6/2025).

Ia menjelaskan bahwa kebijakan seperti pengetatan visa haji, penerapan aplikasi Nusuk, dan sejumlah regulasi baru lainnya, menuntut adaptasi cepat dari penyelenggara haji Indonesia. Meski masih ditemui beberapa kendala teknis di lapangan, para petugas Indonesia disebut telah bekerja keras menyelesaikannya.

“Kami berharap persoalan-persoalan ini bisa tuntas sebelum puncak wukuf di Arafah,” imbuhnya.

Salah satu hal penting yang menjadi catatan BP Haji adalah penerapan sistem multisyarikah yang mulai berlaku tahun ini. Meski masih ada kekurangan, seperti keterlambatan penerbitan dokumen Nusuk, sistem ini dinilai membuka ruang persaingan layanan yang lebih sehat antarpenyedia.

“Kami akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap delapan syarikah yang terlibat. Yang berkinerja baik akan kami pertahankan dan kembangkan, sementara yang kurang memuaskan akan kami pertimbangkan untuk tidak dilanjutkan,” jelas Irfan.

Wakil Kepala BP Haji, Dahnil Anzar Simanjuntak, turut menyampaikan pandangannya. Ia menilai ketegasan Pemerintah Arab Saudi dalam menerapkan kebijakan haji sangat membantu menciptakan keteraturan. Dahnil menekankan pentingnya kesiapan pemerintah Indonesia dalam menyesuaikan diri terhadap regulasi yang makin ketat.

“Kami melihat adanya itikad baik dari Arab Saudi untuk memperbaiki layanan haji. Pemerintah Indonesia harus cepat menyesuaikan diri agar tidak tertinggal,” ujar Dahnil, yang juga menjabat sebagai Sekretaris Amirulhaj 2025.

Namun demikian, ia menggarisbawahi masih adanya sejumlah persoalan yang harus diselesaikan, seperti penempatan suami-istri di hotel yang terpisah, ketimpangan kualitas layanan antar syarikah, hingga belum optimalnya sistem istitha’ah kesehatan.

“Ke depan, standar kesehatan bagi jamaah perlu ditata ulang agar tidak menimbulkan risiko bagi jamaah lainnya,” tegas Dahnil.

Ia menambahkan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto menaruh perhatian besar terhadap penyelenggaraan haji tahun ini, yang menjadi masa transisi menjelang pelaksanaan haji 2026 di bawah kendali penuh BP Haji. Presiden, lanjut Dahnil, mendorong agar biaya haji bisa ditekan, namun tanpa mengorbankan kualitas layanan.

BP Haji juga memastikan sistem multisyarikah akan tetap dijalankan, dengan sejumlah penyesuaian dan pengawasan ketat guna menjamin standar layanan tetap terjaga dan kompetisi antar penyedia berlangsung sehat. (*)